Perdagangan Bebas Asean-China Ancam Kesehatan Masyarakat Bawah
Senin, 8 Feb 2010 16:38:02
Pdpersi, Jakarta - Pemberlakuan Perdagangan Bebas Asean-China (Asean-China Free Trade Area/AC-FTA) dikhawatirkan mengancam kesehatan masyarakat lapis bawah. Serbuan obat–obat murah produksi Tiongkok ke Indonesia yang tidak terkontrol Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) berpotensi memperparah kesehatan warga.
Penentuan biaya rumah sakit dan obat-obatan otomatis mengacu pada mekanisme pasar bebas. Padahal, kesiapan masyarakat atas pasar bebas khususnya dengan Cina masih sangat rendah. Selain serbuan obat-obatan, pemilik modal asing bisa saja segera memiliki rumah sakit swasta tanah air. Dampaknya, mekanisme ekonomi pasar bebas akan menentukan biaya kesehatan masyarakat.
Menurut penilaian Dewan Kesehatan Rakyat (DKR), organisasi swadaya masyarakat peduli kesehatan, AC-FTA, tidak saja merugikan Indonesia di sektor usaha kecil dan menengah namun juga pada aspek kesehatan warga.
“DKR melihat ada ancaman nyata di depan mata terhadap kesehatan masyarakat dengan diberlakukannya AC-FTA. Sebelum AC-FTA saja kesehatan masyarakat sudah terpuruk,” ungkap Pembina Utama DKR Siti Fadillah Supari yang juga Menkes periode 2004-2009 di Jakarta, kemarin.
Sebelum pemberlakukan AFTA, keluhan tentang mahalnya biaya kesehatan warga sudah mengemuka. Hal tersebut tampak seperti di Lampung belum lama ini. Nonha Sartika, misalnya, mengeluh. Pasalnya, rumah sakit tempatnya berobat di Lampung memaksa ibu dua anak ini membayar uang muka sebelum pelayanan kesehatan dilakukan.
Padahal, saat masuk rumah sakit itu dirinya tak punya uang sepeserpun. Nasib yang yang sama menimpah Siti Aisah di Bekasi belum lama ini. Jika Nonha tak punya uang muka, Siti Aisah terbentur penolakan rumah sakit atas Jamkesmas miliknya. Rumah sakit itu tidak menerima pasien Jamkesmas.
Sekjen Dewan Kesehatan Rakyat Web Warrow mengakui, dengar terbukanya ACFTA akan mengancam pelayanan kesehatan, terutama untuk masyarakat miskin. Karena, kepentingan bisnis akan membuat harga obat-obatan melambung tinggi.
Menurut Warrow, kekuatan modal juga dikhawatirkan akan mendorong berkembangnya industri rumah sakit internasional. Dengan demikian pelayanan RS terhadap masyarakat miskin semakin terabaikan.
Prinsip operasional rumah sakit swasta jelas berorientasi komersial. Itu sebabnya, kata Warrow, pasien dari warga miskin jelas tidak dilayani rumah sakit swasta, apalagi yang bertaraf internasional. Lebih dari itu, serbuan obat-obat murah akan mendesak produsen obat dalam negeri menurunkan harga obat, yang pada akhirnya mengabaikan kualitas obat itu sendiri.
“Kalau kualitas obat sudah diturunkan hanya demi bersaing dengan obat Tiongkok, maka dampaknya kembali ke masyarakat miskin,” tegas Warrow.
Jika kondisi ini terjadi, lanjut Sekjen DKR itu, penarapan AC-FTA justru tidak membawa dampak positif bagi kesehatan warga. Dalam prinsip ekonomi pasar bebas yang bisa bertahan (survive) adalah pemain pasar yang lebih siap baik modal, sumber daya, dan teknologi. “Teknologi kita jelas kalah dari Cina, apalagi teknologi di bidang kesehatan,” kata Warrow. (izn) |
|
Kandungan
Anak
Andrologi
