Jakarta – Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM) melantik tiga direktur baru di Kedeputian Bidang Penindakan untuk mempercepat penanganan kasus kejahatan obat dan makanan. Ketiga direktur baru itu terdiri atas Direktur Penyidikan, Direktur Intelijen dan Direktur Pengamanan.
“Ketiga direktur baru itu diperlukan untuk memperkuat kapasitas kewenangan BPOM di tengah peredaran obat dan makanan ilegal lintas negara yang makin meningkat belakangan ini. BPOM harus siap melakukan percepatan pemberantasan kejahatan di bidang peredaran obat dan makanan,” ujar Kepala BPOM Penny K. Lukito melalui keterangan pers di Jakarta, belum lama ini.
Tiga direktur baru itu, lanjut Penny, direkrut dari Badan Intelejen Negara, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian. Kompetensi dan pengalaman mereka dipercaya akan memperkuat kinerja Kedeputian Bidang Penindakan yang bertugas mmelakukan prediksi dan pencegahan, deteksi, serta respons.
“Jangan biarkan kejahatan kemanusiaan di bidang obat dan makanan ini merusak ketahanan bangsa. Mari bersama-sama menyelamatkan masyarakat juga generasi muda dengan obat dan makanan aman, berkhasiat, dan bermutu,” ujar Penny.
Fungsi prediksi dan pencegahan, kata Penny, diwujudkan dengan analisis terhadap tren atau data intelijen, kajian risiko kejahatan, analisa potensi kejahatan, dampak kejahatan, analisis situasi global, serta monitoring pelaksanaan penegakan hukum.
“Penguatan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan serta kewenangan BPOM, sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) No. 80 Tahun 2017 tentang Organisasi BPOM-RI melalui pembentukan Kedeputian Bidang Penindakan, terutama pada fungsi pengamanan dan cegah tangkal.”
Pada Februari 2018, BPOM telah melakukan mutasi ratusan pejabatnya. “Kejahatan di bidang obat dan makanan sangat merugikan keuangan negara akibat hilangnya potensi pemasukan negara dari pajak, bea masuk serta menekan daya saing dunia usaha. Selain itu, tentu mengancam keamanan, ketertiban masyarakat serta ketahanan bangsa,” kata Penny. (IZn – pdpersi.co.id)
