Perkembangan teknologi kesehatan berlangsung sangat cepat. Rumah sakit berlomba menghadirkan alat kesehatan terbaru, sistem berbasis kecerdasan buatan, hingga layanan medis modern yang diklaim lebih efektif dan efisien. Namun di tengah derasnya arus inovasi tersebut, muncul pertanyaan besar: apakah semua teknologi itu benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia, aman digunakan, dan sepadan dengan biaya yang harus dikeluarkan?
Topik itu dikupas dalam acara Let’s Talk with PERSI Seri 6 bertema “Mengenal Peran Health Technology Assessment (HTA) dan Riset di Rumah Sakit” pada Senin, 18 Mei 2026 yang diselenggarakan PERSI. Narasumber yang dihadirkan adalah Ketua Kompartemen Penelitian dan Pengembangan (Litbang) serta HTA PERSI Pusat Prof. Dr. Dede Anwar Musadad, SKM, M.Kes., Sekretaris Kompartemen Litbang dan HTA PERSI Pusat sekaligus Ketua Asosiasi Rumah Sakit Gigi dan Mulut Pendidikan Indonesia (ARSGMPI) Prof. Dr. drg. Julita Hendrartini, M.Kes., AAK., serta Guru Besar bidang Ilmu Farmakoekonomi Universitas Padjadjaran Prof. apt. Auliya Abdurrahim Suwantika, Ph.D. Diskusi dipandu oleh Wakil Ketua I PERSI dr. R. Kusmedi Priharto, Sp.OT, M.Kes.
Dalam pengantarnya, dr. Kusmedi menyoroti tantangan besar layanan kesehatan nasional di tengah perubahan teknologi yang sangat masif. Menurutnya, perkembangan robotik, AI, dan berbagai alat kesehatan modern seharusnya membuat layanan kesehatan menjadi lebih efektif dan efisien. Namun Indonesia memiliki tantangan tersendiri karena kondisi sosial, budaya, serta kemampuan ekonomi masyarakat yang sangat beragam.
“Kita melihat teknologi kesehatan berkembang sangat cepat. Tetapi pertanyaannya, apakah semua itu memang cocok diterapkan di Indonesia dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat kita?” ujar dr. Kusmedi.
Ia menilai sistem kesehatan yang sangat bergantung pada Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) membuat setiap kebijakan penggunaan teknologi harus benar-benar berbasis bukti ilmiah.
HTA Sangat Penting bagi Rumah Sakit
Prof. Dede menjelaskan bahwa HTA pada dasarnya merupakan bagian dari riset. Keduanya sama-sama dilakukan secara ilmiah dan sistematis, namun memiliki tujuan yang berbeda.
“Riset bertujuan menghasilkan ilmu pengetahuan, inovasi, atau solusi. Sedangkan HTA lebih fokus menilai nilai klinis, keamanan, efektivitas biaya, dampak organisasi, etik, dan sosial dari suatu teknologi untuk mendukung pengambilan keputusan,” jelasnya.
Menurut Prof. Dede, HTA menjadi sangat penting di rumah sakit karena fasilitas kesehatan tingkat lanjut merupakan tempat masuknya berbagai teknologi baru, mulai dari alat kesehatan, obat-obatan, hingga sistem informasi. Masalahnya, pengambilan keputusan pembelian alat kesehatan sering kali belum sepenuhnya berbasis bukti ilmiah.
“Kadang rumah sakit membeli alat karena alasan image atau promosi bisnis. Padahal yang utama harus dilihat adalah efektivitas klinis, keamanan, dan dampaknya terhadap kualitas hidup pasien,” katanya.
Ia menjelaskan, dalam HTA terdapat sejumlah aspek utama yang harus dinilai sebelum sebuah teknologi diadopsi. Pertama adalah efektivitas klinis, yakni apakah alat baru benar-benar lebih baik dibanding teknologi sebelumnya. Kedua adalah aspek keamanan. Ketiga, dampaknya terhadap kualitas hidup pasien. Setelah itu baru dilakukan analisis efektivitas biaya.
“Kalau efektivitasnya lebih buruk daripada teknologi yang sudah ada, maka tidak perlu dilanjutkan ke pertimbangan lain,” tegasnya.
Diskusi juga menyinggung fenomena penggunaan teknologi medis yang belum sepenuhnya terbukti manfaatnya di Indonesia, seperti terapi stem cell yang sempat marak dipromosikan di berbagai layanan kesehatan.
Menurut Prof. Dede, kondisi tersebut menunjukkan pentingnya pengawasan berbasis HTA agar rumah sakit tidak sekadar mengejar citra modern atau keuntungan ekonomi.
“Kadang rumah sakit membeli alat mahal karena dijanjikan bonus atau alasan branding. Tetapi ketika alat itu tidak optimal digunakan, akhirnya pasien yang terbebani karena biaya layanan menjadi tinggi,” ujarnya.
Karena itu, HTA diperlukan untuk memastikan keputusan penggunaan teknologi benar-benar berdasarkan scientific evidence. Salah satu isu penting yang mengemuka adalah penggunaan referensi HTA dari luar negeri. Para narasumber sepakat bahwa hasil kajian internasional memang bisa menjadi acuan, tetapi tetap harus disesuaikan dengan kondisi masyarakat Indonesia.
Uji Implementasi
Prof. Dede mencontohkan teknologi berbasis AI maupun alat kesehatan tertentu yang dikembangkan di negara lain belum tentu langsung cocok diterapkan di Indonesia.
“Ukuran tubuh, pola makan, gaya hidup, sampai kondisi sosial budaya masyarakat kita berbeda. Karena itu tetap perlu ada penyesuaian dan uji implementasi,” katanya.
Sementara itu, Prof. Julita menjelaskan bahwa penerapan HTA di bidang kedokteran gigi masih relatif tertinggal dibanding layanan kesehatan lainnya. Salah satu penyebabnya adalah dominasi layanan privat dan masih terbatasnya cakupan BPJS untuk pelayanan kedokteran gigi.
“Pelayanan gigi di negara berkembang masih dianggap less priority. Banyak layanan gigi yang tetap berjalan tanpa bekerja sama dengan BPJS karena berbasis private dan fee for service,” jelasnya.
Menurut Prof. Julita, kondisi tersebut membuat tekanan untuk melakukan HTA di bidang kedokteran gigi tidak sekuat pada layanan medis lain yang hampir seluruhnya ditanggung JKN. Padahal, menurutnya, HTA sangat penting untuk menilai apakah investasi teknologi tertentu benar-benar layak diterapkan di fasilitas kesehatan.
Perlu Biaya Tinggi
Ia mencontohkan penggunaan teknologi Computer-Aided Design/Computer-Aided Manufacturing (CAD/CAM) di rumah sakit gigi pendidikan yang membutuhkan biaya tinggi, sementara BPJS memiliki keterbatasan pembiayaan.
“Rumah sakit pendidikan tetap harus mengenalkan teknologi baru kepada peserta didik, tetapi di sisi lain harus memikirkan cost benefit dan pembiayaannya,” katanya.
Prof. Julita juga menekankan bahwa HTA tidak selalu berkaitan dengan alat mahal atau teknologi canggih. Pemilihan bahan tambalan gigi di layanan primer pun seharusnya melalui analisis HTA.
“Dari evidence yang ada, GIC lebih cost effective dibanding resin komposit untuk layanan primer. Tetapi resin tetap dibutuhkan untuk pertimbangan estetik tertentu,” jelasnya.
Prof. Auliya Abdurrahim Suwantika kemudian menambahkan pentingnya pendekatan farmakoekonomi dalam mendukung implementasi HTA di Indonesia. Menurutnya, perkembangan teknologi kesehatan harus diimbangi dengan kemampuan sistem pembiayaan kesehatan nasional.
Ia menjelaskan bahwa farmakoekonomi membantu menilai apakah suatu teknologi kesehatan memberikan manfaat yang sebanding dengan biaya yang harus dikeluarkan.
“Tujuan akhirnya bukan sekadar teknologi itu canggih, tetapi apakah teknologi tersebut memberikan nilai tambah yang nyata bagi pasien dan sistem kesehatan,” ujarnya.
Lihat Prioritas
Prof. Auliya menilai tantangan terbesar Indonesia adalah keterbatasan sumber daya di tengah kebutuhan layanan kesehatan yang terus meningkat. Karena itu, pengambilan keputusan harus dilakukan secara rasional dan berbasis data.
“Tidak semua inovasi harus langsung diadopsi. Kita harus melihat prioritas kesehatan nasional dan kemampuan pembiayaannya,” kata Prof. Auliya.
Ia menambahkan bahwa pendekatan HTA sangat penting untuk menjaga keberlanjutan JKN. Dengan pembiayaan kesehatan yang sangat besar, setiap keputusan penggunaan obat, alat kesehatan, maupun prosedur medis harus benar-benar memberikan manfaat klinis yang jelas.
Menurut Prof. Auliya, evaluasi HTA juga harus dilakukan secara berkala karena perkembangan teknologi berlangsung sangat cepat.
“Teknologi berubah, harga berubah, evidence juga berkembang. Karena itu HTA harus terus diperbarui sesuai kondisi terbaru,” jelasnya.
Terus Beradaptasi
Prof. Julita kemudian menambahkan bahwa HTA bukanlah keputusan yang bersifat tetap. Evaluasi harus terus dilakukan mengikuti perkembangan teknologi, perubahan sosial, hingga kemampuan pembiayaan masyarakat dan negara.
“HTA bukan harga mati. Teknologi berubah, kemampuan bayar berubah, kebutuhan masyarakat juga berubah. Karena itu HTA harus terus dievaluasi,” katanya.
Selain proses kajian awal, Prof. Dede menekankan pentingnya monitoring dan evaluasi setelah teknologi diadopsi.
“Kalau riset selesai biasanya berhenti di rekomendasi. Tetapi HTA berlanjut ke proses adopsi, lalu monitoring dan evaluasi mutu maupun efisiensinya,” jelasnya.
Bahkan, dalam siklus HTA terdapat tahapan disinvestment, yaitu keputusan untuk menghentikan penggunaan teknologi yang sudah tidak relevan atau tidak lagi efektif.
Dalam menentukan kebijakan kesehatan, para narasumber menegaskan bahwa pengambilan keputusan harus mengacu pada tingkat bukti ilmiah tertinggi.
Prof. Dede menjelaskan bahwa systematic review dan meta-analysis merupakan level tertinggi dalam hierarki bukti ilmiah, disusul randomized controlled trial, cohort study, hingga penelitian laboratorium.
“Jadi tidak bisa hanya mengambil satu penelitian yang lemah lalu langsung dijadikan dasar kebijakan,” ujarnya.
Pendekatan berbasis bukti itulah yang dinilai menjadi kunci agar sistem kesehatan Indonesia mampu menghadapi perkembangan teknologi modern tanpa mengorbankan keselamatan pasien maupun keberlanjutan pembiayaan kesehatan nasional. (IZn – persi.or.id)
