Prof. dr. Ali Ghufron Mukti, M.Sc., Ph.D, AAK menyatakan saat ini terdapat antrean rumah sakit yang mendaftar untuk menjadi mitra penyedia layanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Direktur Utama BPJS Kesehatan Prof. dr. Ali Ghufron Mukti, M.Sc., Ph.D, AAK menyatakan saat ini terdapat antrean rumah sakit yang mendaftar untuk menjadi mitra penyedia layanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
“Berbeda dengan di masa awal, ketika masih terdapat proses menjalin komunikasi dengan rumah sakit saat kami membuka komunikasi dan kerja sama dengan rumah sakit. Saat ini rumah sakit ramai-rami antre untuk menjadi mitra BPJS Kesehatan, jadi memang harus sabar bagi rumah sakit yang sedang mendaftar,” kata Prof. dr. Ali Ghufron pada plennary hari ketiga Seminar Nasional PERSI XIX, Seminar Tahunan Patient Safety XVII dan Hospital Expo XXXV, pada Jumat, 20 Oktober 2023 di Jakarta Convention Center (JCC).
Terkini, pada para peserta seminar, Prof. dr. Ali Ghufron mengingatkan kini BPJS Kesehatan tidak akan lagi memberikan peringatan ketika terjadi pelanggaran. Ketika terjadi fraud, akan langsung dilakukan pemutusan kerja sama.
“Tidak akan ada lagi peringatan terlebih dahulu, sekarang begitu ada temuan fraud yang terbukti, akan langsung kami putus,” ujar Prof. dr. Ali Ghufron.
Prof. dr. Ali Ghufron, selama 10 tahun penyelenggaraan Program JKN, jumlah cakupan kepesertaannya atau UHC sudah mencapai 92%. Berdasarkan jurnal ilmiah, negara di Eropa rata-rata membutuhkan waktu puluhan tahun untuk mencapai UHC.
“Di Jerman misalnya, membutuhkan waktu 127 tahun untuk mendapatkan predikat UHC,” jelasnya.
Di depan para pimpinan dan manajemen rumah sakit, Prof. dr. Ali Ghufron menegaskan agar pelayanan dapat diberikan cukup dengan memberitahukan NIK. “Jangan ada lagi foto kopi KTP atau kartu JKN. Kami sangat terus berupaya mengembangkan teknologi informasi dan digitalisasi, sehingga dibutuhkan dukungan rumah sakit di lapangan.” (IZn – persi.or.id)
